Pengaruh Mental dan Perilaku Manusia Terhadap Lingkungan Hidup

Sudah tidak asing lagi, bahwa saat ini mulai terasakan oleh kita semua, bahwa perubahan iklim bumi tampak jelas pengaruhnya seperti terjadinya gelombang pasang dilaut yang banyak menghempas pinggiran pesisir ditiap pulau, dapat menyebabkan abrasi, rusaknya sendi perekonomian masyarakat dan terjadinya musibah pelayaran. Sedangkan dijalur lintas udara musibah penerbangan sering terjadi akibat buruknya cuaca. Lebih dari itu nasib para petani mulai dari dataran tinggi hingga dataran rendah juga mengalami nasib yang sama. Disaat musim hujan, banjir dan erosi serta tanah longsor sering terjadi merusak dan melibas semua yang ada mulai di pedesaan hingga perkotaan. Bahkan istana negarapun didatangi banjir ( Jawa Pos 8 pebruari 2007) hal ini menunjukkan bahwa banjir tersebut sebenarnya ingin menyampaikan aspirasinya kepada orang nomor satu di Indonesia ini, agar masalah – masalah lingkungan hidup harus benar – benar sangat diperhatikan, sedangkan pada musim kemarau menyebabkan kekeringan yang luar biasa, serta kebakaran hutan dan matinya sumber – sumber air yang merupakan kebutuhan pokok hidup manusia, bahkan dimusim transisi pergantian musim juga sering molor tidak tepat waktu, saatnya musim hujan masih kemarau dan saat musim kemarau masih terjadi hujan sehingga musim tidak tepat lagi dengan waktunya. Dan inilah awal dari suatu bencana lingkungan, yang diantaranya berdampak pada iklm global. Akibat pemanasan global ini, suhu bumi mulai meningkat, dan dapat mencairkan kutub es dibumi sehingga dapat diperkirakan pengaruhnya di Indonesia empat ribu pulau tenggelam ( Jawa Pos 10 Agustus 2007).

Berangkat dari fenomena di atas, dapat kita bayangkan betapa dasyatnya dampak dari bencana lingkungan tesebut. Hal ini semua berawal dari perbuatan manusia yang sudah tidak ramah lagi terhadap lingkungan hidupnya, seperti kasus – kasus penyalah gunaan wewenang para pemegang HPH, pencurian kayu hutan dan perambahan lahan oleh masyarakat terhadap lahan – lahan atau kawasan hutan milik perhutani atau areal perkebunan baik milik pemerintah maupun swasta, dengan cara menebangi pohon – pohon atau tanaman yang tumbuh, dengan dalih bahwa lahan tersebut berasal dari warisan  nenek moyangnya padahal pohon tersebut memiliki fungsi konservatif.

Langkah–langkah yang diambil oleh masyarakat tersebut, sebenarnya merupakan kesalahan besar yang berdampak pada lingkungan, yakni; kawasan hutan atau pekebunan yang seharusnya mampu mensuplay oksigen untuk kebutuhan manusia, dan daya dukung kehidupan masyarakat serta terciptanya iklim mikro yang berdampak pada iklim makro juga berkurang, yang jelas suhu dibumi semakin panas dan ancaman  bencana kemarau panjang, belum lagi bencana banjir dan tanah longsor di musim hujan yang banyak memakan korban.

Untuk menghindari berbagai macam bentuk bencana lingkungan tersebut, pemerintah telah berusaha dan berupaya melakukan reboisasi di kawasan tanah – tanah 3G (genting, gundul dan gersang) melalui berbagai bentuk program seperti GNRLH, penanaman sejuta pohon, kemitraan dengan masyarakat sekitar, bahkan lebih dari itu juga telah di siapkan undang – undang no.41 tahun 1999 tentang kehutanan dan undang – undang no 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, undang – undang no 07 tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa, serta peraturan pemerintah no 08 tahun 1999 tentang pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa, serta undang – undang no 23 tahun 1997 tentang pengolahan lingkungan hidup.

Dari berbagai macam undang – undang yang telah dibuat oleh pemerintah tampaknya masih tidak mampu mengurangi apalagi mencegah pencurian kayu hutan dan perusakan lingkungan. Yang jelas menurut Anas ( Jawa Pos 8 Pebruari 2007 ) hingga bulan januari 2007 kerusakan hutan sebagai daerah resapan mencapai 69 juta hektar dan laju kerusakan pertahun mencapai 2,8 juta hektar. Padahal kemampuan memulihkan lahan hanya 400.000 meter2 pertahun, jadi tingkat returnya 0 persen, padahal agar lingkungan hidup tidak rusak maka batas maksimum penggunaan kawasan hutan arbiter 40 persen dari 100 persen total kawasan (Emil Salim: 1982). Maka dengan melihat kondisi yang seperti sekarang ini, sudah jelas menunjukkan ketidak mampuan Pemerintah secara preventif melalui tangan-tangan hukumnya untuk menindak tegas para pelaku pencurian kayu hutan atau Ilegal Loging karena sanksi yang diberikan belum signifikan (Suparto, Jawa Pos 8 Feb 2007). Sebagai contoh dalam pencurian kayu hutan, biasanya pelaku dikenakan pasal 364 KUHP tentang pencurian yang dilakukan diluar rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dan seterusnya, dianggap sebagai pencurian ringan paling lama 3 bulan. Padahal bila orang mencuri kayu di hutan, hutan tersebut tidak berpagar meskipun sudut hutan ada rumah penjaganya tentu hukumannyapun lebih ringan. Begitu pula dengan pencurian yang dilakukan pada malam hari, hukumannya lebih berat dari pada pencurian yang dilakukan di siang hari. Padahal pencurian kayu atau penebangan kayu di hutan dilakukan pada siang hari, karena dengan siang hari ini, diharapkan suara bising alat pemotong kayu tidak akan terdengar jelas karena suasana aktivitas masyarakat dikampung cukup ramai, selain itu dengan menebang pada waktu siang hari justru akan lebih mudah dan tidak membahayakan kepada penebangannya, bahkan bisa dapat lebih banyak hasil tebangan kayunya dari pada dilakukan pada malam hari, tetapi solusi hukum yang diberikan masih belum signifikan karena hanya dilihat secara Kuantitatifnya saja menurut KUHP, tetapi tidak secara Kualitatif sesuai dengan UUPLH No. 23 Th. 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup, padahal dampak atau impac dari pencurian tersebut dapat menyebabkan rusaknya lingkungan hidup dan rusaknya lingkungan hidup dapat menyebabkan bencana alam seperti banjir besar yang sering terjadi saat ini, dan maukah Pemerintah mengganti kerugian tersebut secara signifikan.

Dari fenomena diatas menunjukkan betapa lemahnya peranan Pemerintah dalam menertibkan para pelanggar hukum khususnya para perusak lingkungan hidup yang dapat memicu timbulnya bencana besar pada warga masyarakat, dan sementara itu warga masyarakat khususnya masyarakat kecil yang terkena bencana kurang mendapat respon dalam hal santunan, rehabilitasi dan renovasi rumah-rumah yang rusak serta kerugian selama tidak bekerja dalam pengungsian. Tentunya hal ini akan dapat memicu kemarahan masyarakat sehingga meruncing membentuk FOX POPULI FOX DEI, atau suara rakyat adalah suara Tuhan. Bila situasi sudah seperti ini, tentu kondisinya akan menjadi lebih sulit lagi untuk dikendalikan.

Berpijak dari banyaknya pelanggaran-pelanggaran tersebut, sebenarnya kita juga perlu banyak belajar dari undang-undang lingkungan hidup pada masa pemerintahan Hindia Belanda (Kusnadi : 1997) yakni :

  1. Undang-undang No. 157 Tahun 1961 (stbl. 1916. No. 157) diterbitkan Gubernur Jenderal Inderburg tanggal 29 Januari 1916 tentang perikanan mutiara dan perikanan bunga karang;
  2. Undang-undang No. 396 Tahun 1920 (stbl. 1920. No. 396) diterbitkan Gubernur Jenderal dengan penetapan No. 86 tentang peraturan perikanan untuk melindungi keadaan ikan, yang meliputi ikan dan telur ikan, benih ikan dan segala macam kerang-kerangan, dan pada pasal 2 ditentukan, bahwa menangkap ikan dengan bahan beracun, bius atau bahan peledak dilarang. Dan Ordonasi lain dibidang perikanan adalah Kustvisscherijordonnantie (stbl. 1927. No. 144) berlaku sejak tanggal 1 September 1927;
  3. Undang-undang No. 134 Tahun 1931 (stbl. 1931. No. 134) tentang perlindungan satwa adalah Dierenbescherming Sordonnantie, yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 1931 untuk seluruh wilayah Hindia Belanda.
  4. Undang-undang No. 133 (stbl. 1931. No. 133) tentang perburuan dan Jachtordonnantie Java En Madoera (stbl. 1940. No. 733) yang berlaku untuk Jawa dan Madura sejak 1 Juli 1940;
  5. Undang-undang No. 167 (stbl. 1941. No. 147) yang mengatur perlindungan alam, dan sekaligus mencabut Ordonasi yang mengatur cagar-cagar alam dan suaka-suaka marga satwa, yaitu Natur Monumen Ten En Wildre Serva Ten Ordonanntie (stbl. 1932. No. 17);
  6. Undang-undang No. 266 Tahun 1931 (stbl. 1931. No. 266) tentang pabrik dan undang-undang tentang air yaitu Algemeen Waterreglement (stbl. 1936. No. 489 Jo.stbl. 1949. No. 17);

 

Bahkan pada masa pendudukan Jepang yang cukup singkat (3 tahun) Jepang pun juga mengeluarkan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup, kecuali Osamu S. Kanrei No. 6 yakni mengenai larangan menebang pohon Aghata, Alba dan Balsem tanpa ijin Gunseikan. Larangan ini dikeluarkan adanya kemungkinan untuk mengamankan ketiga jenis pohon tersebut karena kayunya yang ringan dan kuat. Sementara itu masih menurut Koesnadi (1997) perundang-undangan yang lebih kuno lagi adalah Code Hamurabi yang memuat hal tentang hukum tata lingkungan , yakni : “Code Hamurabi dari sekian abad sebelum masehi merupakan peraturan perundang-undangan dibidang lingkungan hidup dengan ketentuannya yang menyatakan, bahwa sanksi pidana dikenakan kepada seseorang apabila ia membangun rumah sedemikian gegabahnya sehingga runtuh dan menyebabkan cidera orang lain”.

Berangkat dari beberapa uraian diatas ini sebenarnya menunjukkan betapa besarnya upaya Pemerintah untuk mencegah jangan sampai apa yang dibangun ini dapat menimbulkan bencana dan musibah yang dapat merugikan masyarakat, selain itu pemerintah juga bersikap lebih adil dalam upaya menindak para pelaku perusakan lingkungan hidup dengan tidak pandang bulu agar tidak menimbulkan image –  tentang perbedaan atas hak dalam menghukum antara penjahat kelas teri dengan penjahat kelas kakap. Begitu pula dalam hal menolong memberikan pelayanan kepada korban bencana alam juga tidak ada perbedaan antara simiskin dengan si kaya. Memang kita telah belajar untuk memandang perbedaan – perbedaan itu dengan rasa hormat sebagai sumber pengkayaan bersama, namun ketika perbedaan – perbedaan itu menjadi sinonim dengan ketidak samaan hak, tidak bisa tidak harus dipandang sebagai ketidak adilan (Koesparmono:2003). Kemudian yang lebih penting adalah melalui sosialisasi bidang pendidikan (Ariyanto:2003) Selama ini pendidikan lingkungan hidup yang diberikan di sekolah hanya sebagai bagian atau pelengkap dan penunjang yang disisipkan pada pelajaran lain, bukannya sebagai mata ajar yang berdiri sendiri. Sebagai akibat dari sistem ini maka, pengetahuan, pemahaman, konsepsi dan kesadaran generasi muda, khususnya pelajar terhadap masalah lingkungan hidup menjadi sangat dangkal. Dan ini berakibat semakin parahnya kerusakan lingkungan hidup. Lebih lanjut Emil Salim (1986) juga mengatakan, sejak tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi, baik di bidang pendidikan formal maupun pendidikan luar sekolah, sangatlah penting penglihatan lingkungan ini dikembangkan.

Dengan memahami kedua pernyataan diatas, maka semakin sadarlah kita, bahwa sosialisasi lingkungan hidup melalui generasi muda, sekolah, perguruan tinggi ( OPA, SISPALA, MAPALA ), tokoh masyarakat, para tokoh agama, besama – sama dengan pemerintah berupaya melakukan penegakan hukum lingkungan dan kerjasama lintas sektoral serta kontrol sosial, ini sangat penting sebagai media dan pendekatan untuk merubah mental dan perilaku masyarakat agar tidak lagi terjadi bencana alam dan lingkungan, karena selama ini banyak masyarakat yang sebenarnya telah mengerti dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah salah serta melanggar hukum tetapi masih juga dilanggarnya.

Melihat apa yang telah dilakukan Pemerintah tersebut, selama ini mungkin hanya bisa untuk bertahan sesaat saja, bahkan menurut (Ariyanto: 2007) hal ini akan menjadi percuma dan buang-buang biaya saja untuk jangka panjangnya, apabila mental dan perilaku masyarakatnya juga tidak dibangun. Lebih lanjut juga ditegaskan Foster (1969) dalam Ihromi (1980) yakni: “Perubahan pada lingkungan hidup manusia yang berupa penataan ataupun bangunan-bangunan sering dipandang sebagai inti dari usaha modernisasi dan pembangunan nasional, sehingga bila sasaran pembangunan secara fisik itu, ini tercapai, lalu sering diartikan proyek pembangunan itu telah berhasil. Padahal, apabila perubahan perilaku manusianya tidak menyertai perubahan lingkungan itu semua sebagaimana mestinya, maka manfaat dari proyek itu perlu diragukan”. Oleh karena itu sebagai wujud dari upaya merubah mental dan perilaku masyarakat terhadap upaya pelestarian lingkungan hendaknya harus berorentasi melalui upaya peningkatan Sumber Daya Manusia dan Keterampilan hidup (life skill) serta pembinaan dan pendampingan masyarakat sebagai mitra Pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup untuk peningkatan taraf hidup serta metigasi bencana alam, untuk melakukan penyelamatan bila ada bencana alam dari atau yang bukan akibat Human Error, serta penegakan hukum untuk melindungi masyarakat mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, karena kita tidak ingin apabila pohon terakhir telah tumbang dan mata air terakhir telah mati manusia baru sadar bahwa uang ternyata tidak memiliki nilai arti apa – apa

 

DAFTAR RUJUKAN

Ariyanto.  2003, Upaya Preventif Terhadap Pendayagunaan, Pelestarian, dan Pengawasan Sumber Daya Air Melalui Mata Pelajaran Lingkungan Hidup di Sekolah, Jakarta : Dirjen Dikdasmen Depdiknas.

———-, 2007, Seminar Advokasi non litigasi pemerintah terhadap penanggulangan bencana alam. Batu: forum PKS jawa timur. 11 Februari 2007.

Anas, Abdullah. Azwar 2007, Menanti Pengesahan RUU Tata Ruang, Antara Kepentingan Publik dan Ekonomi. Jawa Pos, 8 Feb Hal. 14.

Hardja, Soemantri. Koesnadi 1997, Hukum Tata Lingkungan, Jogyakarta : Gajahmada University Press.

Himpunan Peraturan dan Perundang-undangan Bidang Kehutanan 2000. Jember : Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur II.

Ihromi, To. 1980, Pokok-pokok Antropologi Budaya. Yayasan Obor Indonesia dan Ilmu-Ilmu Sosial. Jakarta : PT. Gramedia.

Irsan, Koesparmono. 2003. Seminar Nasional Hak Asasi Manusia Pusat Kajian Ham Universitas Panca Marga Probolinggo. 23 Agustus 2003. h.23

Iskandar, Muhaimin 2007, Ibukota Usulkan Pindah Ke Subang. Jawa Pos, 8 Feb Hal.2.

Jawa Pos. 2007, fenomena pemanasan global dan pengaruhnya di Indonesia. 10 April 2007.h.14.

Moeljanto. 1996, KUHP Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Cet. Ke-19, Jakarta : Bumi Aksara.

Salim, Emil. 1986, Pembangunan Berwawasan Lingkungan, Jakarta LP3ES.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Thun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Surabaya: Bapedal.

Wijoyo, Suparto. 2007, Sanksi Belum Signifikan. Jawa Pos, 8 Feb Hal. 14.

Dipublikasi di Uncategorized | 1 Komentar

TINJAUAN KRAKSAAN SEBAGAI IBU KOTA KABUPATEN PROBOLINGGO

  1. A. Latar belakang.

Sejak digulirkannya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, maka perkembangan di Probolinggo semakin cepat dan pesat, dimana Kota Probolinggo telah mampu berdiri sebagai Kota Madya dengan Ibu Kota Probolinggo, sedangkan Kabupaten Probolinggo yang semula ikon ibu kotanya adalah Probolinggo, kini harus bergeser dengan membentuk ibu kota sendiri yakni Kraksaan sebagai ibu kota kabupatennya.

Secara astronomis Kabupaten Probolinggo berada pada posisi 7′ 40′ sampai 8′ 10′ lintang selatan dan 111′ 50′ sampai 113′ 30′ bujur timur yang terbentang dari daerah barat keselatan mulai Kecamatan Tongas sampai Kecamatan Lumbang dan sebelah timur mulai Kecamatan Paiton hingga Kecamatan Tiris serta Kecamatan Krucil diposisi arah tenggara yang berbatasan dengan wilayah Kabupaten Situbondo dan Jember, sedangkan wilayah kota madya terletak dibagian tengah sebelah utara. Luas wilayah Kabupaten Probolinggo (daerah pedesaan/rural area) 1.397,50 Km­2 dan luas wilayah Kota Madya Probolinggo (daerah perkotaan/urban area) 56,67 Km2.

Dengan bentang alam yang cukup luas ini, maka tidak salah apabila Kraksaan dipilih sebagai tempat Ibu Kota Kabupaten Probolinggo, sehingga terpisah dengan Ibu Kota Kota Madya Probolinggo. Sebenarnya antara kabupaten dan kota madya berada pada jenjang yang sama. Perbedaan status daerah kabupaten dan kota dimaksudkan untuk memberikan penekanan pada kondisi masyarakat atau kawasan setempat. Daerah kabupaten dimaksudkan bagi masyarakat atau kawasan pedesaan (rural area) dan daerah kota dimaksudkan bagi masyarakat atau kawasan perkotaan atau urban area (Muluk, 2005:140).

Dengan adanya penekanan yang berpola pada perbedaan kawasan tersebut, maka dengan dipilihnya Kraksaan sebagai Ibu Kota Kabupaten Probolinggo secara psikologis, akan memberikan dampak positif bagi seluruh warga masyarakat kabupaten, karena ibu kota merupakan lambang kebanggaan tentang keberadaan suatu wilayah, dan sekaligus sebagai cermin bagi keberhasilan suatu pemerintahan.

Dipilihnya Kraksaan sebagai Ibu Kota Kabupaten Probolinggo ini tentunya secara internal beradasarkan pada pertimbangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan lainnya, sedangkan secara eksternal untuk perubahan nama ibu kota dan pemindahan ibu kota daerah ditetapkan dengan perturan pemerintah, maka dengan demikian apa bila kedua faktor internal dan eksternal tersebut disatukan, Kraksaan akan lebih mampu dan berdiri sebagai sosok Ibu Kota Kabupaten Probolinggo yang baru dan sekaligus akan memberi harapan baru bagi warga Kota Kraksaan khususnya dan warga masyarakat Kabupaten Probolinggo pada umumnya dalam upayanya ikut membangun bangsa dan negara.

  1. B. Tinjauan Historis

Sebenarnya bila disimak lebih jauh lagi, sejak pemerintah kolonial Belanda berkuasa, Krasaan telah menjadi ibu kota. Hal ini dapat dilihat dari kedua peneliti sejarah (Pigeaud dan Niermeyer) saat mengidentifikasi letak dan keberadaan Mandala Segaran yang dikunjungi Raja Hayam Wuruk pada tahun 1339, yang oleh Vanstein Callenfells diidentifikasikan dengan Candi Kedaton (Soetjiatingsih, 1981:51). Dalam perjalanannya ketimur ini (ke Mandala Sagaran) adalah tidak hanya sekedar ingin tahu saja, tetapi mungkin juga karena ia membutuhkan bimbingan spiritual yang belum pernah diberikan oleh para pendeta kraton, sehingga Raja atau Prabu Hayam Wuruk harus datang jauh-jauh ketengah rimba belantara mencari letak Mandala Sagaran atau Asrama Kasreyan yang merupakan suatu masyarakat terpelajar atau semacam sekolah (a community of scholarly) seperti yang ditulis oleh Empu Prapanca dalam buku Negara Kertagama Pupuh 32 sampai Pupuh 35 (Soetjiatingsih,1980:49-50). Kemudian sebagai rasa  terima kasih atas kedatangan Raja atau Prabu Hayam Wuruk ke Mandala Sagaran (Ranu Segaran Duwes) di sekitar Andung Biru Kecamatan Tiris, maka di bangunlah suatu tanda kehormatan atas kedatangan Raja atau Prabu Hayam Wuruk yang dikenal dengan sebutan Candi Kedaton. Karena kedatangan raja atau prabu hanya sebentar (Numpang duduk) maka disebut  Prabulinggih yang akhirnya menjadi nama cikal bakal Probolinggo. Kemudian dengan menyikapi perbedaan kedua ahli tersebut, tentang keberadaan mandala sagara, nama kraksaan telah disebut-sebut sebagai ibu kota kabupaten. Hal ini menunjukkan bahwa kraksaan sebenarnya pada masa pemerintahan kolonial belanda telah menjadi ibu kota.

Sementara itu kolonial Belanda yang berasal dari Eropa barat dalam membangun Kota Kraksaan sebagai Ibu Kota Kabupaten Probolinggo tentunya tidak meninggalkan ciri khas kenegeriannya (Eropa Barat pada abad sebelum pertengahan) yaitu, mengikuti persyaratan kriteria sebuah kota sebagaimana yang ditegaskan Max Weber (1958), bahwa kriteria tersebut adalah adanya pertahanan kota, pasar, mahkamah pengadilan, struktur politik lokal dan otonomi yang besar  (Asyari, 1990:43).

Berpijak dari pendapat diatas maka tidak heran apabila di Kraksaan telah ada struktural politik lokal seperti bangunan pemerintahan, rumah dinas para pejabat kota yang berada disekitar Wisma Rengganis dan didepan Bank Jatim  dahulu, tepatnya disebelah timur gedung bioskop Kraksaan Teater, kemudian juga ada bangunan penjara (lembaga permasyarakatan) dan mahkamah pengadilan (kejaksaan) serta sarana penting lainnya ialah Pasar Semampir yang berada di selatan jalur utama (jalan arteri) dengan maksud agar tidak mengganggu jalur utama pantura. Hal ini dimaksudkan bagi setiap kota diperlukan adanya kemudahan yang maksimal bagi penyesuaian warga kota atau penduduknya (Asyari,1990:38). Oleh karena itu Masjid besar dan alun-alun selalu dibangun saling berhadapan untuk memudahkan aksesbilitas struktural sosial dan politik hingga sampai saat ini.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan, bahwa Kraksaan sebenarnya sejak masa pemerintahan kolonial Belanda telah menjadi kota kabupaten, maka tidak heran dan memang selayaknya apabila sekarang ini Kabupaten Probolinggo beribu kota di Kraksaan.

  1. C. Tinjauan Geografis
    1. 1. Letak Fisiografis
      1. Sebelah Utara

Secara fisik wilayah Kraksaan sebelah utara dibatasi oleh Selat Madura (Laut Jawa). Kondisi laut yang berada diantara Pulau Madura dan Pulau Jawa ini menyebabkan ombak atau gelombang pasang tidak terlalu tinggi sehingga sangat bermanfaat dan aman bagi jalur pelayaran bila dibandingkan dengan daerah-daerah lain yang berbatasan dengan laut yang terbuka dan cukup luas. Dengan dimilikinya wilayah laut (maritim teritorial) sangat berpotensi untuk berbagai kepentingan termasuk untuk pelabuhan yang merupakan tempat penghubung maupun transit barang dan perdagangan lainnya, selain itu untuk pengelolaan sumber daya laut, kewenagann daerah kabupaten/kota sama dengan kewenangan daerah provensi namun sebatas sepertiga dari luas wilayah kewenangan provinsi. Kewenangan tersebut meliputi eksplorasi, eksplotasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut; pengaturan administratif; pengaturan tata ruang; penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh pemerintah; ikut serta dalam pemeliharaan keamanan; ikut serta dalam pertahanan kedaulatan negara. Kewenangan provensi untuk mengelola sumber daya diwilayah laut ini paling jauh 12 mil laut diukur dari garis pantai kearah laut lepas dan kewenangan kabupaten adalah sepertiga dari luas tersebut (Muluk, 2006:142). Bahkan dengan memiliki wilayah kelautan, maka mempunyai keuntungan dan kemungkinan berkembang lebih maju daripada yang terletak jauh dipedalaman tanpa dikelilingi/dibatasi oleh laut (Daljoeni, 1982:22).

Dengan batas sebelah utara yang terdiri dari lautan tersebut dan Kali Buntu sebagai pelabuhan alamnya, maka transportasi laut akan menjadi sarana angkutan yang lebih murah dan hemat karena tidak menimbulkan kemacetan jalan raya yang boros akan bahan bakar fosil dan sumber polusi udara, serta usia atau keawetan jalan arteri lebih terjaga. Sedangkan potensi ekonomi yang lain, daerah zona pantai tetap dipertahankan sebagai daya dukung lingkungan dan kebutuhan masyarakat kota mulai dari hasil laut termasuk rumput lautnya dan hasil tambak serta budi daya kelautan lainnya, sehingga para nelayan tidak perlu harus menjual jauh kekota lainnya (luar kota) dengan transportasi yang mahal sebagai penyebab rendahnya income perkapita pada masyarakat nelayan dan sebaliknya warga Kota Kraksaan tentunya akan lebih mudah dan cepat dalam mendapatkan ikan atau hasil laut yang masih segar dan penuh gizi.

  1. Sebelah Timur

Batas wilayah timur Kota Kraksaan adalah Kecamatan Paiton, dimana wilayah ini cukup dikenal sebagai daerah penghasil tembakau pada musim kemarau dan penghasil beras pada musim penghujan serta industri listrik nasional yang mensuplay kebutuhan listrik Jawa dan Bali yang tersambung secara interkoneksitas dengan jaringan pembangkit listrik lainnya. Sedangkan di wilayah Kraksaan sendiri bagian timur selain sudah terdapat kompleks perumahan (Setlement) Kebon Agung dan Sumber Lele juga terdapat rumah sakit serta stadion olah raga dan pasar, serta masih banyak areal persawahan yang lebih luas daripada wilayah Kraksaan barat, hal ini juga merupakan daya dukung untuk kebutuhan pangan penduduk kota disamping harus mendatangkan dari luar daerah.

  1. Sebelah Selatan

Sejak awal bila dilihat setlement Kota Kraksaan bagian terpanjang dan berkelompok, sebagian memang dari arah barat ke timur dan ke utara hingga daerah pantai, tetapi yang masuk kearah selatan sangat sedikit hanya terbatas sampai Desa Bulu dan Perumahan Bulu, sedangkan sisanya kearah selatan didominasi oleh areal persawahan yang sangat luas, padahal kawasan ini juga cukup berpotensi untuk pengembangan setlement penduduk karena kontur atau topografinya lebih tinggi daripada yang berada dibagian utara jalan arteri, selain itu jarak antara permukaan Sungai Semampir dengan daratan mempunyai penampang yang sangat dalam sehingga tidak rawan banjir, asalkan sistem drainase dibenahi dan diperlancar serta tidak terbendung oleh bantalan jalan arteri yang cukup tinggi. Hal ini penting karena perencaan penggunaan lahan dan tata ruang penggunaan lokasi pemukiman perlu didasari atas persyaratan dasar fisik seperti kondisi topograf/lereng, sumber alam, kondisi tanah, letak geografis, penggunaan lahan, iklim dan bencana alam (Hartono, 1998:80).

Sementara untuk kawasan industri lebih baik diarahkan dan dikumpulkan diarea yang paling selatan dan jauh dari setlement penduduk, bukankah pada jangka panjang bila dibangun jalan bebas hambatan (tol) yang menghubungkan Gempol-Banyuwangi terlaksana, maka pintu masuk tol juga lewat jalur selatan, karena tidak mungkin membangun jalan tol harus melewati kawasan padat penduduk yang sebagian besar terdapat dikawasan utara. Begitupula untuk kawasan pusat PLTU Paiton, tidak mungkin bila jalan raya arteri terlalu dekat dengan PLTU karena secara geopolitis hal ini sangat membahayakan sarana dan prasarana kelistrikan milik perusahaan listrik negara tersebut.

Dengan daya dukung lingkungan di wilayah selatan yang cukup luas, maka untuk rencana pengembangan atau perluasan kota lebih luas tidak hanya sebatas Desa Widoro saja, tapi untuk pengembangan ibukota masa depan kearah selatan bisa sampai ke Desa Sumber Ketimohe dan Desa Kedung Calok atau lebih ke selatan lagi, dari pada pengembangan kearah barat maupun kearah timur yang memang sudah ramai dan padat serta relatif lebih sempit. Lebih dari itu daerah-daerah kawasan selatan Kraksaan juga telah ada jalan alternatif yang dapat menghubungkan Kraksaan dengan daerah-daerah lain pusat atau sentra produk pertanian dan hasil bumi lainnya, mulai dari Kecamatan Leces, Tegal Siwalan, Banyu Anyar, Tiris, Krucil, Gading dan Pakuniran serta Kota Anyar, ini semuanya merupakan jalur lingkar selatan (Ring of Road) yang cukup potensial untuk daya dukung Kraksaan sebuah ibu kota kabupaten. Selain hal tersebut di atas, secara klimatologis posisi geografis Kraksaan juga lebih aman dari hempasan angin fohn yang bersifat kering dan panas, karena kraksaan dilindungi oleh perbukitan yang tinggi dari lereng Pegunungan Argopuro yang bersifat menutup arah dan celah angin monsun (muson) tenggara, sehingga Kraksaan lebih aman untuk pemasangan papan-papan reklame yang besar, jembatan penyeberangan pejalan kaki diatas jalur lalu lintas yang padat, tiang dan jaringan kabel telpon maupun listrik serta tower dan pohon-pohon besar.

Arah angin fohn atau angin kering ini lebih cenderung melewati “celah” barat selatan Pegunungan Argopuro yang berbatasan dengan celah timur Gunung Lamongan, sehingga pusat angin fohn ini akan terkonsentrasi melalui wilayah Tiris barat dan Gending (Angin Gending) serta “celah” barat Gunung Lamongan dengan Pegunungan Tengger sebelah utara (Bayong, 1992:34). Maka dengan demikian daerah pegunungan yang berada diselatan kawasan Kraksaan akan berfungsi sebagai daerah penyanggah (Buffer Zone) terhadap kecepatan angin yang akan melewati kraksaan sebagai ibu kota kabupaten.

  1. Sebelah Barat

Untuk wilayah Kraksaan barat yang berbatasan dengan Kecamatan Pajarakan dengan border line alam Sungai Semampir atau Kali Lopeti (Sungai Rondoningo), sungai ini konturnya agak tinggi bila dibandingkan dengan kondisi topograf wilayah Kraksaan utara, tetapi dengan tanggul (tangkis) sungai yang tinggi, wilayah Kraksaan barat ini sangat aman karena penampang sungai sangat lebar sehingga air tidak meluap ke setlement penduduk yang padat terutama yang berada disekitar timur sungai di wilayah selatan kecuali ke utara karena konturnya lebih rendah.

Potensi sumber daya alam lain yang bisa dikembangkan, selain akses jalan raya kearah selatan (Wangkal), Sungai Semampir/Kali Lopeti juga bisa dikembangkan sebagai kawasan wisata air, tetapi harus tetap mempertimbangkan pasang surut air laut, karena sungainya cukup besar otomatis pada saat surut arus yang bergerak kearah muara juga cukup deras, tetapi meskipun demikian tidak pelu dikawatirkan karena pasang surut Kali Lopeti sudah terjadwal mengikuti pasang surut air laut.

Sementara itu untuk pengembangan wilayah Kraksaan sebagai Ibu Kota Kabupaten Probolinggo masa depan, mau atau tidak mau, Kecamatan Pajarakan bagian timur juga harus dimasukkan ke wilayah ibu kota kabupaten karena jarak dengan Kraksaan sangat cukup dekat, begitu pula dengan yang kearah timur Kraksaan hingga masuk Desa Jabung Kecamatan Paiton sehingga dengan demikian master plan dan use plan, termasuk tata ruang kota perlu direncanakan seideal mungkin agar semuanya memudahkan aksesbilitas warga kota Kabupaten Probolinggo di Kraksaan dengan desa-desa atau kecamatan-kecamatan lain disekitarnya, seakan-akan menjadi desa satelit yang mengelilingi pusat Ibu Kota Kabupaten Probolinggo di Kraksaan.

  1. Peta Wilayah Kraksaan

Sumber :   http://maps.google.com/maps?f=q&source=s_q&hl=en&geocode=&q=Kraksaan,+Jawa+Timur,+Indonesia&sll=37.0625,-95.677068&sspn=31.784549,79.013672&ie=UTF8&hq=&hnear=Kraksaan,+Probolinggo,+East+Java,+Indonesia&ll=-7.750795,113.402424&spn=0.077562,0.219727&t=h&z=13, di akses 14 juni 2010

  1. 2. Letak Sosiografis
    1. Bidang Politik

Selama ini Kraksaan meskipun sebelum menjadi Ibu Kota Kabupaten Probolinggo, hal ini sering kita lihat melalui kegiatan-kegiatan pemerintahan, seperti upacara-upacara resmi yang dihadiri oleh kepala daerah dipusatkan di alun-alun Kraksaan, bahkan kampanye-kampanye partai politik di wilayah Kabupaten Probolinggo pun sering pula dilaksanakan di alun-alun Kraksaan dalam apel besarnya untuk menjaring opini publik, bahkan dalam acara peringatan Hari Kemerdekaan Negara Republik Indonesia, pawai kendaraan maupun karnaval sering pula dilaksakan di alun-alun Kraksaan sebagai centra of power.

Selain hal-hal tersebut diatas, Kraksaan sebenarnya telah lama berperan sebagai ibukota meskipun tidak lengkap, karena telah memiliki kriteria tertentu antara lain adalah : Pertahanan kota, dalam hal ini tercermin melalui keberadaan penjara (Lembaga Pemasyarakatan), pasar, Mahkamah Pengadilan, struktur politik lokal dan otonomi yang besar (Asy’ari, 1980:43), maka dengan demikian tidak heran apabila di Kraksaan juga terdapat penjara (Lembaga Pemasyarakatan), dan mahkamah pengadilan (Kejaksaan) yang merupakan bagian dari payung hukum agar tidak terjadi homo homini lupus (Kansil, 1989:485). Dan juga tempat berpartisipasi antara pejabat dengan rakyat melalui upacara-upacara resmi, tempat kampanye partai politik, kantor kejaksaan, perumahan dinas pejabat setempat, termasuk rumah dinas yang pernah ada disebelah timur gedung bioskop depan Bank Jatim (utara jalan),  kompleks instansi pemerintah yang berada disebelah utara alun-alun termasuk Wisma Rengganis (Islamic Centre), masjid besar lengkap dengan alun-alun disebelah timurnya yang merupakan ciri khas pusat ibu kota model lama yang terdapat pada hampir semua daerah ibu kota lainnya di Pulau Jawa.

  1. Bidang Sosial dan Budaya

Untuk menumbuhkan Kraksaan sebagai Ibu Kota Kabupaten Probolinggo yang memiliki prospek masa depan, tentunya secara fisiografis harus memiliki hubungan sosial antara warga kota itu sendiri dengan warga diluar wilayah kota. Hal ini perlu untuk dipahami karena kelak Ibu Kota Kabupaten Probolinggo di Kraksaan ini juga akan terus dan berkembang seperti pada layaknya kota-kota lain, sehingga akan menjadi  sasaran para pendatang dari desa (urban) karena daya pendorong dari desa dan daya tarik kota yang umumnya dipengaruhi faktor ekonomi. Di negara berkembang, umumnya faktor pendorong mempunyai peran lebih besar bila dibanding dengan faktor penarik (Salladin, 1985).

Dengan datangnya para urban ini, masyarakat yang harmonis bisa mengikuti perubahan, dimana masyarakat berhasil menyesuaikan dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan dengan keadaan yang mengalami perubahan sosial dan kebudayaan (Sukanto, 2003:331), sehingga dengan demikian warga kota Kraksaan akan menjadi semakin terbuka dan sebagai akibatnya akan semakin mempercepat pertumbuhan kraksaan sebagai ibu kota yang memiliki masa depan.

Dengan fenomena seperti diatas, tentunya dalam pengembangan dan pembuatan rencana tata kota harus dipersiapkan lebih rinci dan mampu mengakses kebutuhan warga kota dalam jangka panjang, sehingga kelak tidak begitu banyak menimbulkan permasalahan-permasalahan sosial yang sangat kompleks. Kemudian secara internal, sebagai warga kota juga perlu sarana dan prasarana umum, seperti tempat-tempat ibadah, sarana hiburan untuk warga kota, ruang terbuka hijau sebagai tempat untuk bermain (dahulu alun-alun) berfungsi sebagai tempat hiburan dan bermain serta suplier oksigen sebagai paru-paru kota dan gedung bioskop juga sudah ada sejak dahulu yang berada disebelah utara Bank Jatim (Kraksaan Teater) dan gedung bioskop gembira yang berada dipertigaan arah Kali Buntu menyatu dengan pusat pertokoan. Meskipun sekarang sudah tidak ada semua, tetapi sebagai gantinya telah ada gedung bioskop baru yang dilengkapi dengan pusat perbelanjaan dan mainan anak berada disebelah timur pusat pertokoan Kraksaan.

Sementara itu untuk fasilitas hiburan warga kota seperti taman wisata dan hutan kota juga perlu disiapkan terutama untuk mengisi hari-hari libur warga dalam melakukan kegiatan aksesbilitas sosialnya, pasar dan pusat-pusat perbelanjaan atau toko-toko pecinan disepanjang jalan utama yang membentang dari timur ke barat dan Perkampungan Arab (Kampung Arab) yang membentang dari utara keselatan, serta penduduk pribumi dan pendatang lain yang tersebar diseluruh pelosok kota, begitu pula  pusat-pusat pendidikan serta pondok pesantren, merupakan ciri khas interaksi sosial suatu kota yang harmonis, karena dengan adanya prasarana, menyebabkan suatu kolektif manusia itu akan saling berinteraksi (Koentjoroningrat, 1990:144).

  1. Bidang Ekonomi

Faktor penggerak sebuah kota dapat dilihat dari tingkat pertumbuhan ekonominya. Untuk itu sarana dan prasarana pendukung perekonomian perlu dan mutlak harus ada. Pasar merupakan indikator utama roda ekonomi masyarakat. Begitupula Pasar Semampir di Kraksaan yang sudah tertata lebih modern ditempat yang baru sebenarnya bukan lagi merupakan indikator dari Pasar Semampir atau Pasar Kandang Jati, tetapi lebih mengacu dan mengerucut pada variabel sosok “Pasar Baru Kraksaan” sebagai Ibu Kota Kabupaten Probolinggo. Dengan halaman parkir yang luas tidak mengganggu aksesbilitas jalan raya, lampu penerangan yang cukup, toilet yang bersih, kebersihan lingkungan dan keamanan yang baik, maka daya tarik pasar akan semakin tinggi, apalagi jenis barang yang dijual sangat bervariasi dan beraneka macam yang sebagian besar dari daerah sekitar Kraksaan dan daerah sentra produksi hasil bumi seperti Krucil, Tiris, Pakuniran, Kota Anyar, serta Gading yang tidak telalu jauh dari Kraksaan dan sarana transportasi yang baik mudah dan cepat serta aman, ini semua akan semakin mendukung bahwa pasar baru Kraksaan akan menjadi icon utama, bahkan menjadi suatu kebanggaan masyarakat. Bila ini bisa terlaksana, maka roda perekonomian akan berjalan dengan lancar sehingga dapat meningkatkan income masyarakat, pelaku bisnis dan kepuasan pelanggan, bahkan pendapatan retribusi pun juga akan meningkat seperti halnya Pasar Hewan Maron yang menjadi kebanggaan para belantik dan pedagang sapi atau kambing di Kabupaten Probolinggo, bahkan sampai diluar Kabupaten Probolinggo, begitu pula halnya dengan pasar baru Kraksaan (mungkin perkembangan selanjutnya) juga bisa menjadi pasar induk Kraksaan. Kemudian disebelah baratnya juga telah terdapat pusat pertokoan atau pusat perbelanjaan lama yang semakin hari semakin menjadi ramai, apalagi dengan adanya dukungan fasilitas lain seperti BRI, BNI 46, Bank Jatim, BCA, Bank Mandiri, BPR, toko-toko penjual otomotif, apotek dan toko obat, Rumah Sakit, usaha perbengkelan, industri rokok dan tahu serta Stasiun Pemancar Radio (PMA) dan Radio Dakwah, PLN, Telkom, Samsat, penginapan , Kantor Pos, Perpustakaan Umum, GOR Sasana Krida dan pegadaian serta kedua pom bensin di Kraksaan timur dan sebelah barat Kraksaan masuk wilayah Pajarakan serta kantor Polres yang hampir tersambung dengan pusat pertokoan Pajarakan. Ini semua bisa menjadi locally raised revenue yang merupakan sumber penghasilan utama bagi daerah.

Selain semua yang telah diuraikan diatas, Kraksaan juga memerlukan terminal induk untuk jalur luar kota (antar kabupaten) serta sub terminal dengan jalur melingkar kearah selatan sehingga tidak mengganggu jalur utama tengah kota, maka dengan demikian kebebasan warga kota dalam lalu lintas tengah kota juga tidak akan terganggu dan sebaliknya untuk penghubung kearah pusat terminal bisa diakses dengan becak maupun angkutan kota khusus yang tentunya akan menambah lapangan kerja bagi para tukang becak dan sopir angkot.

Dari berbagai uraian diatas, ini semuanya telah menunjukkan dan sekaligus telah menjadikan Kraksaan lebih cepat dewasa sebagai Ibu Kota Kabupaten Probolinggo yang baru, apalagi kalau kantor pusat pemerintahan yang ada di Dringu segera dipindahkan di Kraksaan juga.


Daftar Referensi

Astina, Komang. I. 1998. Ruang Terbuka Hijau di Kota. Malang: Pendidikan Geografi Tahun 3, Nomor 2, Januari 1998, Jurnal. hal. 115.

Asy’ari, Imam. Sapari. 1990. Sosiologi Kota dan Desa. Surabaya : Usaha Nasional.

Daldjoeni. 1982. Pengantar Geografi. Bandung : Alumni.

Hartono, Rudi. 1998. Pertumbuhan Pemukiman Baru di Kotamadya Malang dilihat dari Lokasinya Terhadap Jalan Kolektor, Pusat Kota, dan Kemiringan Lahan. Malang : Pendidikan Geografi Tahun 3, Nomor 2, Januari 1998, Jurnal. hal. 79.

Kansil, lst. 1989. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta : Balai Pustaka.

Koentjoroningrat. 1990. Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta : Rineka Cipta.

Muluk, Khairul. M.R. 2005. Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah. Malang : Center for Indonesian Reform dan Bayumedia Publishing.

Peta Satelit Kraksaan. http://maps.google.com/maps?f=q&source=s_q&hl=en&geocode=&q=Kraksaan,+Jawa+Timur,+Indonesia&sll=37.0625,-95.677068&sspn=31.784549,79.013672&ie=UTF8&hq=&hnear=Kraksaan,+Probolinggo,+East+Java,+Indonesia&ll=-7.750795,113.402424&spn=0.077562,0.219727&t=h&z=13,  di akses 14 Juni 2010.

Salladin. 1985. Keluarga Urbanik dan Permasalahannya di Kotamadya Surabaya dan Kotamadya Malang, tahun 1975-1980, (Disertasi). Yogyakarta : FPS UGM

Soekanto, Soerjono. 2003. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Tjasyono, HK. Bayong. 1992. Klimatologi Terapan. Bandung : Pioner Jaya.

Soetjiatingsih, Sri dan Setrisno Kutoyo. 1980. Sejarah Pendidikan Daerah Jawa Timur. Surabaya : Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Catatan Penulis :

Penulis Ariyanto, M.Pd adalah pengajar (guru) IPS di SMP Negeri I Gending Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo. Selain menjadi guru juga aktif melakukan kegiatan-kegiatan penelitian dibidang pendidikan dan lingkungan hidup dan juga sebagai pembicara dalam seminar-seminar lingkungan hidup dikawasan Malang dan Bondowoso, serta aktif melakukan riset kesejarahan dan geografis dikawasan Kabupaten Probolinggo. Kegiatan lainnya hingga saat ini adalah sebagai Ketua Divisi Bidang Kepariwisataan dan Lingkungan Hidup pada Federasi Arung Jeram Indonesia (FAJI) Pengurus Daerah Provensi Jawa Timur, serta sebagai Instruktur pada SAR Pemerintah Kabupaten Probolinggo Dinas Perhubungan Kabupaten Probolinggo.

Alamat Kerja       : SMP Negeri I Gending Jl. Raya Randupitu No.19 Gending Probolinggo. Phone 0335 611083.

Alamat Rumah     : Blok Pasar 2 Klaseman Gending Probolinggo. Telp 0335 843 005

Alamat Email       : remontambora@yahoo.co.id

Kontak Pearson : 081559701379

Dipublikasi di Uncategorized | Meninggalkan komentar