Pengaruh Mental dan Perilaku Manusia Terhadap Lingkungan Hidup

Sudah tidak asing lagi, bahwa saat ini mulai terasakan oleh kita semua, bahwa perubahan iklim bumi tampak jelas pengaruhnya seperti terjadinya gelombang pasang dilaut yang banyak menghempas pinggiran pesisir ditiap pulau, dapat menyebabkan abrasi, rusaknya sendi perekonomian masyarakat dan terjadinya musibah pelayaran. Sedangkan dijalur lintas udara musibah penerbangan sering terjadi akibat buruknya cuaca. Lebih dari itu nasib para petani mulai dari dataran tinggi hingga dataran rendah juga mengalami nasib yang sama. Disaat musim hujan, banjir dan erosi serta tanah longsor sering terjadi merusak dan melibas semua yang ada mulai di pedesaan hingga perkotaan. Bahkan istana negarapun didatangi banjir ( Jawa Pos 8 pebruari 2007) hal ini menunjukkan bahwa banjir tersebut sebenarnya ingin menyampaikan aspirasinya kepada orang nomor satu di Indonesia ini, agar masalah – masalah lingkungan hidup harus benar – benar sangat diperhatikan, sedangkan pada musim kemarau menyebabkan kekeringan yang luar biasa, serta kebakaran hutan dan matinya sumber – sumber air yang merupakan kebutuhan pokok hidup manusia, bahkan dimusim transisi pergantian musim juga sering molor tidak tepat waktu, saatnya musim hujan masih kemarau dan saat musim kemarau masih terjadi hujan sehingga musim tidak tepat lagi dengan waktunya. Dan inilah awal dari suatu bencana lingkungan, yang diantaranya berdampak pada iklm global. Akibat pemanasan global ini, suhu bumi mulai meningkat, dan dapat mencairkan kutub es dibumi sehingga dapat diperkirakan pengaruhnya di Indonesia empat ribu pulau tenggelam ( Jawa Pos 10 Agustus 2007).

Berangkat dari fenomena di atas, dapat kita bayangkan betapa dasyatnya dampak dari bencana lingkungan tesebut. Hal ini semua berawal dari perbuatan manusia yang sudah tidak ramah lagi terhadap lingkungan hidupnya, seperti kasus – kasus penyalah gunaan wewenang para pemegang HPH, pencurian kayu hutan dan perambahan lahan oleh masyarakat terhadap lahan – lahan atau kawasan hutan milik perhutani atau areal perkebunan baik milik pemerintah maupun swasta, dengan cara menebangi pohon – pohon atau tanaman yang tumbuh, dengan dalih bahwa lahan tersebut berasal dari warisan  nenek moyangnya padahal pohon tersebut memiliki fungsi konservatif.

Langkah–langkah yang diambil oleh masyarakat tersebut, sebenarnya merupakan kesalahan besar yang berdampak pada lingkungan, yakni; kawasan hutan atau pekebunan yang seharusnya mampu mensuplay oksigen untuk kebutuhan manusia, dan daya dukung kehidupan masyarakat serta terciptanya iklim mikro yang berdampak pada iklim makro juga berkurang, yang jelas suhu dibumi semakin panas dan ancaman  bencana kemarau panjang, belum lagi bencana banjir dan tanah longsor di musim hujan yang banyak memakan korban.

Untuk menghindari berbagai macam bentuk bencana lingkungan tersebut, pemerintah telah berusaha dan berupaya melakukan reboisasi di kawasan tanah – tanah 3G (genting, gundul dan gersang) melalui berbagai bentuk program seperti GNRLH, penanaman sejuta pohon, kemitraan dengan masyarakat sekitar, bahkan lebih dari itu juga telah di siapkan undang – undang no.41 tahun 1999 tentang kehutanan dan undang – undang no 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, undang – undang no 07 tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa, serta peraturan pemerintah no 08 tahun 1999 tentang pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa, serta undang – undang no 23 tahun 1997 tentang pengolahan lingkungan hidup.

Dari berbagai macam undang – undang yang telah dibuat oleh pemerintah tampaknya masih tidak mampu mengurangi apalagi mencegah pencurian kayu hutan dan perusakan lingkungan. Yang jelas menurut Anas ( Jawa Pos 8 Pebruari 2007 ) hingga bulan januari 2007 kerusakan hutan sebagai daerah resapan mencapai 69 juta hektar dan laju kerusakan pertahun mencapai 2,8 juta hektar. Padahal kemampuan memulihkan lahan hanya 400.000 meter2 pertahun, jadi tingkat returnya 0 persen, padahal agar lingkungan hidup tidak rusak maka batas maksimum penggunaan kawasan hutan arbiter 40 persen dari 100 persen total kawasan (Emil Salim: 1982). Maka dengan melihat kondisi yang seperti sekarang ini, sudah jelas menunjukkan ketidak mampuan Pemerintah secara preventif melalui tangan-tangan hukumnya untuk menindak tegas para pelaku pencurian kayu hutan atau Ilegal Loging karena sanksi yang diberikan belum signifikan (Suparto, Jawa Pos 8 Feb 2007). Sebagai contoh dalam pencurian kayu hutan, biasanya pelaku dikenakan pasal 364 KUHP tentang pencurian yang dilakukan diluar rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dan seterusnya, dianggap sebagai pencurian ringan paling lama 3 bulan. Padahal bila orang mencuri kayu di hutan, hutan tersebut tidak berpagar meskipun sudut hutan ada rumah penjaganya tentu hukumannyapun lebih ringan. Begitu pula dengan pencurian yang dilakukan pada malam hari, hukumannya lebih berat dari pada pencurian yang dilakukan di siang hari. Padahal pencurian kayu atau penebangan kayu di hutan dilakukan pada siang hari, karena dengan siang hari ini, diharapkan suara bising alat pemotong kayu tidak akan terdengar jelas karena suasana aktivitas masyarakat dikampung cukup ramai, selain itu dengan menebang pada waktu siang hari justru akan lebih mudah dan tidak membahayakan kepada penebangannya, bahkan bisa dapat lebih banyak hasil tebangan kayunya dari pada dilakukan pada malam hari, tetapi solusi hukum yang diberikan masih belum signifikan karena hanya dilihat secara Kuantitatifnya saja menurut KUHP, tetapi tidak secara Kualitatif sesuai dengan UUPLH No. 23 Th. 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup, padahal dampak atau impac dari pencurian tersebut dapat menyebabkan rusaknya lingkungan hidup dan rusaknya lingkungan hidup dapat menyebabkan bencana alam seperti banjir besar yang sering terjadi saat ini, dan maukah Pemerintah mengganti kerugian tersebut secara signifikan.

Dari fenomena diatas menunjukkan betapa lemahnya peranan Pemerintah dalam menertibkan para pelanggar hukum khususnya para perusak lingkungan hidup yang dapat memicu timbulnya bencana besar pada warga masyarakat, dan sementara itu warga masyarakat khususnya masyarakat kecil yang terkena bencana kurang mendapat respon dalam hal santunan, rehabilitasi dan renovasi rumah-rumah yang rusak serta kerugian selama tidak bekerja dalam pengungsian. Tentunya hal ini akan dapat memicu kemarahan masyarakat sehingga meruncing membentuk FOX POPULI FOX DEI, atau suara rakyat adalah suara Tuhan. Bila situasi sudah seperti ini, tentu kondisinya akan menjadi lebih sulit lagi untuk dikendalikan.

Berpijak dari banyaknya pelanggaran-pelanggaran tersebut, sebenarnya kita juga perlu banyak belajar dari undang-undang lingkungan hidup pada masa pemerintahan Hindia Belanda (Kusnadi : 1997) yakni :

  1. Undang-undang No. 157 Tahun 1961 (stbl. 1916. No. 157) diterbitkan Gubernur Jenderal Inderburg tanggal 29 Januari 1916 tentang perikanan mutiara dan perikanan bunga karang;
  2. Undang-undang No. 396 Tahun 1920 (stbl. 1920. No. 396) diterbitkan Gubernur Jenderal dengan penetapan No. 86 tentang peraturan perikanan untuk melindungi keadaan ikan, yang meliputi ikan dan telur ikan, benih ikan dan segala macam kerang-kerangan, dan pada pasal 2 ditentukan, bahwa menangkap ikan dengan bahan beracun, bius atau bahan peledak dilarang. Dan Ordonasi lain dibidang perikanan adalah Kustvisscherijordonnantie (stbl. 1927. No. 144) berlaku sejak tanggal 1 September 1927;
  3. Undang-undang No. 134 Tahun 1931 (stbl. 1931. No. 134) tentang perlindungan satwa adalah Dierenbescherming Sordonnantie, yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 1931 untuk seluruh wilayah Hindia Belanda.
  4. Undang-undang No. 133 (stbl. 1931. No. 133) tentang perburuan dan Jachtordonnantie Java En Madoera (stbl. 1940. No. 733) yang berlaku untuk Jawa dan Madura sejak 1 Juli 1940;
  5. Undang-undang No. 167 (stbl. 1941. No. 147) yang mengatur perlindungan alam, dan sekaligus mencabut Ordonasi yang mengatur cagar-cagar alam dan suaka-suaka marga satwa, yaitu Natur Monumen Ten En Wildre Serva Ten Ordonanntie (stbl. 1932. No. 17);
  6. Undang-undang No. 266 Tahun 1931 (stbl. 1931. No. 266) tentang pabrik dan undang-undang tentang air yaitu Algemeen Waterreglement (stbl. 1936. No. 489 Jo.stbl. 1949. No. 17);

 

Bahkan pada masa pendudukan Jepang yang cukup singkat (3 tahun) Jepang pun juga mengeluarkan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup, kecuali Osamu S. Kanrei No. 6 yakni mengenai larangan menebang pohon Aghata, Alba dan Balsem tanpa ijin Gunseikan. Larangan ini dikeluarkan adanya kemungkinan untuk mengamankan ketiga jenis pohon tersebut karena kayunya yang ringan dan kuat. Sementara itu masih menurut Koesnadi (1997) perundang-undangan yang lebih kuno lagi adalah Code Hamurabi yang memuat hal tentang hukum tata lingkungan , yakni : “Code Hamurabi dari sekian abad sebelum masehi merupakan peraturan perundang-undangan dibidang lingkungan hidup dengan ketentuannya yang menyatakan, bahwa sanksi pidana dikenakan kepada seseorang apabila ia membangun rumah sedemikian gegabahnya sehingga runtuh dan menyebabkan cidera orang lain”.

Berangkat dari beberapa uraian diatas ini sebenarnya menunjukkan betapa besarnya upaya Pemerintah untuk mencegah jangan sampai apa yang dibangun ini dapat menimbulkan bencana dan musibah yang dapat merugikan masyarakat, selain itu pemerintah juga bersikap lebih adil dalam upaya menindak para pelaku perusakan lingkungan hidup dengan tidak pandang bulu agar tidak menimbulkan image –  tentang perbedaan atas hak dalam menghukum antara penjahat kelas teri dengan penjahat kelas kakap. Begitu pula dalam hal menolong memberikan pelayanan kepada korban bencana alam juga tidak ada perbedaan antara simiskin dengan si kaya. Memang kita telah belajar untuk memandang perbedaan – perbedaan itu dengan rasa hormat sebagai sumber pengkayaan bersama, namun ketika perbedaan – perbedaan itu menjadi sinonim dengan ketidak samaan hak, tidak bisa tidak harus dipandang sebagai ketidak adilan (Koesparmono:2003). Kemudian yang lebih penting adalah melalui sosialisasi bidang pendidikan (Ariyanto:2003) Selama ini pendidikan lingkungan hidup yang diberikan di sekolah hanya sebagai bagian atau pelengkap dan penunjang yang disisipkan pada pelajaran lain, bukannya sebagai mata ajar yang berdiri sendiri. Sebagai akibat dari sistem ini maka, pengetahuan, pemahaman, konsepsi dan kesadaran generasi muda, khususnya pelajar terhadap masalah lingkungan hidup menjadi sangat dangkal. Dan ini berakibat semakin parahnya kerusakan lingkungan hidup. Lebih lanjut Emil Salim (1986) juga mengatakan, sejak tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi, baik di bidang pendidikan formal maupun pendidikan luar sekolah, sangatlah penting penglihatan lingkungan ini dikembangkan.

Dengan memahami kedua pernyataan diatas, maka semakin sadarlah kita, bahwa sosialisasi lingkungan hidup melalui generasi muda, sekolah, perguruan tinggi ( OPA, SISPALA, MAPALA ), tokoh masyarakat, para tokoh agama, besama – sama dengan pemerintah berupaya melakukan penegakan hukum lingkungan dan kerjasama lintas sektoral serta kontrol sosial, ini sangat penting sebagai media dan pendekatan untuk merubah mental dan perilaku masyarakat agar tidak lagi terjadi bencana alam dan lingkungan, karena selama ini banyak masyarakat yang sebenarnya telah mengerti dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah salah serta melanggar hukum tetapi masih juga dilanggarnya.

Melihat apa yang telah dilakukan Pemerintah tersebut, selama ini mungkin hanya bisa untuk bertahan sesaat saja, bahkan menurut (Ariyanto: 2007) hal ini akan menjadi percuma dan buang-buang biaya saja untuk jangka panjangnya, apabila mental dan perilaku masyarakatnya juga tidak dibangun. Lebih lanjut juga ditegaskan Foster (1969) dalam Ihromi (1980) yakni: “Perubahan pada lingkungan hidup manusia yang berupa penataan ataupun bangunan-bangunan sering dipandang sebagai inti dari usaha modernisasi dan pembangunan nasional, sehingga bila sasaran pembangunan secara fisik itu, ini tercapai, lalu sering diartikan proyek pembangunan itu telah berhasil. Padahal, apabila perubahan perilaku manusianya tidak menyertai perubahan lingkungan itu semua sebagaimana mestinya, maka manfaat dari proyek itu perlu diragukan”. Oleh karena itu sebagai wujud dari upaya merubah mental dan perilaku masyarakat terhadap upaya pelestarian lingkungan hendaknya harus berorentasi melalui upaya peningkatan Sumber Daya Manusia dan Keterampilan hidup (life skill) serta pembinaan dan pendampingan masyarakat sebagai mitra Pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup untuk peningkatan taraf hidup serta metigasi bencana alam, untuk melakukan penyelamatan bila ada bencana alam dari atau yang bukan akibat Human Error, serta penegakan hukum untuk melindungi masyarakat mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, karena kita tidak ingin apabila pohon terakhir telah tumbang dan mata air terakhir telah mati manusia baru sadar bahwa uang ternyata tidak memiliki nilai arti apa – apa

 

DAFTAR RUJUKAN

Ariyanto.  2003, Upaya Preventif Terhadap Pendayagunaan, Pelestarian, dan Pengawasan Sumber Daya Air Melalui Mata Pelajaran Lingkungan Hidup di Sekolah, Jakarta : Dirjen Dikdasmen Depdiknas.

———-, 2007, Seminar Advokasi non litigasi pemerintah terhadap penanggulangan bencana alam. Batu: forum PKS jawa timur. 11 Februari 2007.

Anas, Abdullah. Azwar 2007, Menanti Pengesahan RUU Tata Ruang, Antara Kepentingan Publik dan Ekonomi. Jawa Pos, 8 Feb Hal. 14.

Hardja, Soemantri. Koesnadi 1997, Hukum Tata Lingkungan, Jogyakarta : Gajahmada University Press.

Himpunan Peraturan dan Perundang-undangan Bidang Kehutanan 2000. Jember : Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur II.

Ihromi, To. 1980, Pokok-pokok Antropologi Budaya. Yayasan Obor Indonesia dan Ilmu-Ilmu Sosial. Jakarta : PT. Gramedia.

Irsan, Koesparmono. 2003. Seminar Nasional Hak Asasi Manusia Pusat Kajian Ham Universitas Panca Marga Probolinggo. 23 Agustus 2003. h.23

Iskandar, Muhaimin 2007, Ibukota Usulkan Pindah Ke Subang. Jawa Pos, 8 Feb Hal.2.

Jawa Pos. 2007, fenomena pemanasan global dan pengaruhnya di Indonesia. 10 April 2007.h.14.

Moeljanto. 1996, KUHP Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Cet. Ke-19, Jakarta : Bumi Aksara.

Salim, Emil. 1986, Pembangunan Berwawasan Lingkungan, Jakarta LP3ES.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Thun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Surabaya: Bapedal.

Wijoyo, Suparto. 2007, Sanksi Belum Signifikan. Jawa Pos, 8 Feb Hal. 14.

Pos ini dipublikasikan di Uncategorized. Tandai permalink.

Satu Balasan ke Pengaruh Mental dan Perilaku Manusia Terhadap Lingkungan Hidup

  1. remontambora berkata:

    sudah saatnya setiap sekolah memacu diri untuk tampil dan berperan aktip melalui program dan pengembangan sekolah ADIWIYATA, dan sudah satnya pula seluruh masyarakat iku berpartisipasi di bidang lingkungan hidup, karena lingkungan hidup ini adalah milik kita bersama. Mari kita jaga dan kita lestarikan.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s